letter of order

letter of order

Jakarta, April 02, 2015

Quantum Komputer
5th Floor, Mangga Dua Mall
Blok D26, Jakarta

Dear Mr. Richard Setyawan

I am interested in the items contained in the Computer Magazines March 30 issue of the computer magazine 2015. I want to order :

• 1 piece external hard drive with a capacity of 2 terabytes
• 1 internal hard drive with a capacity of 1 terabytes
• 2 piece external hard drive with a capacity 500 gigabytes

please be sent to the address of Jl. Mampang Prapatan IV 34 A, Tegal Parang, South Jakarta.
for the payment I will immediately transfer into your account ..

Yours sincerely,

Marjuan

Application Letter

Bekasi, 6 April 2015

Attention to:

PT Aero Hotel Management

Attn: Director or Head of Human Resource Division

Dear Sir,

I write this letter to apply for the job in PT Aero Hotel Management, since I read your advertisement in website informed that this company is seeking a Sales Marketing and the position will be placed on Indolux Hotel Yogjakarta. As I know that PT Aero Hotel Management is a company that run its hotel management. Therefore, I am interested to have a career in your organization.

My name is Nindya Paramadina, and everybody calls me “Nindya”. I final year college student in Economic at University Gunadarma, Kalimalang. Until now, I get some organizational experiences, participated some workshops and seminars.

I am interested in applying to PT Aero Hotel Managementaccording with my background educational. On the top of that, I believe that I can contribute well in PT Aero Hotel Management or Indolux Hotel Yogjakarta for running its business.

However, realizing that this summary as well as my resume may not adequately communicate my qualification in depth, I would appreciate having the opportunity for a brief meeting at your convenience to discuss my qualifications in greater detail.

I can be contact at nindyaparamadina@gmail.com. Thank you for your consideration and I am looking forward to hearing from you.

Best regards,

Nindya Paramadina

TUGAS 4

NAMA           : NINDYA PARAMADINA

NPM               : 15211183

KELAS          : 4EA22

MORALITAS KORUPTOR

Indonesia sudah mewabah dengan korupsi. Korupsi, dengan beberapa perkecualian, sudah merajalela di hampir seluruh instansi publik di seluruh eselon pemerintahan di pusat maupun di daerah. Hampir tanpa ada rasa malu lagi bila yang bersangkutan tersangkut korupsi. Bahkan pihak swasta, non pemerintah, turut bermain mata, kongkalikong, bila berurusan dengan instansi/pegawai pemerintah. Skandal korupsi yang merajalela hampir seperti di Rusia dan Tiongkok

Tidak ada maksud untuk mnguraikan dari segi hukum, baik secara teoritik maupun secara praktek seluruh ramifikasi korupsi. Pertama-tama karena anda bukan mahasiswa fakultas hukum. Lagi pula, mustahil untuk menjelaskan seluruh aspek hukum (pidana) tentang korupsi untuk anda dalam waktu yang begini singkat. Yang akan dijalankan hanya garis besar dan pokok-pokok persoalan yang bertalian dengan korupsi, dengan harapan kalau anda lulus dari UKP, anda bisa menghindari untuk tidak terlibat korupsi dan dengan demikian bisa menjadi garam dunia sesuai dengan Fiman Tuhan (Matius 5:13-16). Namun yang pertama-tama anda harus bertobat terlebih dulu. Dengan demikian anda bisa berpedoman pada ungkapan Francis Schaeffer, apologet Kristiani terbesar abad 20 yaitu : ”I do what I think, and I think what I belief”.

Apa yang dimaksud dengan korupsi. Menurut KPK (2009), korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tigabelas) pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tigapuluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Betapa lama pidana penjara bergantung dari tuduhan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan majelis hakim.

Perbuatan –perbuatan itu dikelompokan sebagai berikut :

1.  Korupsi yang terkait dengan kerugian negara :

a.  Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan Negara adalah Korupsi;

b.  Menyalagunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapar merugikan keuangan negara adalah korupsi;

2.  Korupsi yang terkait dengan suap menyuap :

a.  Menyuap pegawai negeri adalah korupsi;

b.  Menyuap pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi;

c.  Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi;

d.  Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi;

e.  Menyuap hakim adalah korupsi;

f.  Menyuap advokat adalah korupsi;

g.  Hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi;

h.  Hakim menerima suap adalah korupsi;

i.  Advokat menerima suap adalah korupsi;

3.  Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan :

a.  Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi;

b.  Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi;

c.  Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi;

d.  Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi;

4.  Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan :

a.  Pegawai negeri memeras adalah korupsi;

b.  Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupasi;

5.  Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang :

a.  Pemborong berbuat curang adalah korupsi;

b.  Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi;

c.  Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi;

d.  Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi;

e.  Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi;

f.  Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi;

6.  Korupsi yang terkait dengan bentukan kepentingan dalam pengadaan :

7.  Korupsi yang terkait dengan gratifikasi :

A.  Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi.

Selain bentuk/jemis tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan di atas, masih ada tindakan pidana korupsi lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang teruang dalam undang-undang tersebut. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu :

1.  Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;

2.  Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;

3.  Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;

4.  Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;

5.  Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;

B.  saksi yang membuka identitas pelapor.

Korupsi berasal dari istilah Latin Corruptio, yang artinya kerusakan. Jadi korupsi adalah perilaku yang menyebabkan kerusakan di segala bidang kehidupan.

Menurut Transparency International : korpsi adalah perilaku pejabat publik, maupun politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut hukum di Indonesia : Penjelasan gamblangnya ada dalam 13 pasal Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001. Menurut UU itu, ada 30 tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi.

Secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi :

1.  Kerugian keuntungan negara;

2.  Suap menyuap (istilah lain : sogokan atau pelicin);

3.  Penggelapan dalam jabatan;

4.  Pemerasan;

5.  Perbuatan curang;

6.  Benturan kepentingan dalam pengadaan;

7.  Gratifikasi (pemberian hadiah)

Korupsi di Indonesia sudah bagai mata rantai yang hilang. Lingkaran setan yang sulit dilepaskan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Kita semua yang harus bertanggung jawab atas tindakan tidak terpuji ini. Jangan sampai hal ini terus menerus dianggap sebagai budaya oleh anak cucu kita selanjutnya. Karena sudah tidak bisa dicari asal muasal tindak korupsi ini berawal dan merajalela di Indonesia.

Sumber:

http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621

TUGAS 3

NAMA           : NINDYA PARAMADINA

NPM               : 15211183

KELAS          : 4EA22

PRAKTEK MONOPOLI ASURANSI KPR OLEH BRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa Rumah. Walaupun penggunaannya mirip, KPR berbeda dengan kredit konstruksi dan renovasi.

Agunan yang diperlukan untuk KPR adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR Pembelian. Sedangkan untuk KPR Multiguna atau KPR Refinancing yang menjadi Agunan adalah Rumah yang sudah dimiliki.

Karena masuk dalam kategori Kredit Konsumtif maka peruntukan KPR haruslah untuk kegiatan yang bersifat Konsumtif seperti pembelian rumah, furniture, kendaraan bermotor dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat produktif seperti pembelian stok barang dagangan, modal kerja dan lain sebagainya.

Beberapa contoh KPR adalah KPR BRI

Dengan tingginya tingkat kebutuhan atas kepemilikan rumah, perlindungan terhadap aset tak bergerak tersebut menjadi faktor yang esensial. Tujuannya sebagai perlindungan atas kepemilikan aset nasabah yang dibiayai oleh pinjaman dari bank, dimana Uang Pertanggungan bermanfaat untuk melindungi nasabah dan keluarga dari kewajiban pelunasan sebagian atau seluruh sisa pinjaman bilamana terjadi risiko meninggal dunia pada nasabah, sehingga aset tetap dapat dimiliki oleh keluarga nasabah

Namun apa yang terjadi kalau nasabah hanya dapat menggunakan produk asuransi yang telah ditentukan oleh BRI. Dengan kata lain nasabah, mereka dirugikan karena tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa selain konsorsium tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1.Pengertian Monopoli

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidan industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau segelintir perusahaan, sementara pihak lain sulit masuk  di dalamnya. Karena itu, hampir tidak ada persaingan berarti.

Secara umum, perusahaan monopoli menyandang dikonotasikan negatif dengan perolehan keuntungan yang melebihi normal dan penawaran komoditas yang lebih sedikit bagi masyarakat, meskipun dalam prakteknya tidak selalu demikian. Dalam ilmu ekonomi dikatakan ada monopoli jika seluruh hasil industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan yang disebut monopolis atau perusahaan monopoli.

2.2.Jenis Monopoli

Ada dua macam monopoli yaitu monopoli alamiah dan yang kedua adalah monopoli artifisial. Monopoli alamiah lahir karena mekanisme murni dalam pasar. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini unggul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Dalam jenis monopoli ini, sesungguhnya pasar bersifat terbuka. Karena itu, perusahaan lain sesungguhnya bebas masuk dalam jenis industri yang sama. Hanya saja, perusahaan lain tidak mampu menandingi perusahaan monopolistis tadi sehingga perusahaan yang unggul tadi relatif menguasasi pasar dalam jenis industri tersebut.

Yang menjadi masalah adalah jenis monopoli yang kedua, yaitu monopoli artifisial. Monopoli ini lahir karena persekongkolan atau kolusi politis dan ekonomi antara pengusaha dan penguasa demi melindungi kepentingan kelompok pengusaha tersebut. Monopoli semacam ini bisa lahir karena pertimbangan rasional maupun irasional. Pertimbangan rasional misalnya demi melindungi industri industri dalam negeri, demi memenuhi economic of scale, dan seterusnya. Pertimbangan yang irasional bisa sangat pribadi sifatnya dan bisa dari yang samar-samar dan besar muatan ideologisnya sampai pada yang kasar dan terang-terangan. Monopoli ini merupakan suatu rekayasa sadar yang pada akhirnya akan menguntungkan kelompok yang mendapat monopoli dan merugikan kepentingan kelompok lain, bahkan kepentingan mayoritas masyarakat.

2.3.Ciri Pasar Monopoli

Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah sebagai berikut:

1.      Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan

Dari definisi monopoli telah diketahui bahwa hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan monopoli itu, dan konsumen tidak dapat berbuat suatu apapun didalam menentukan syarat jual beli.

2.      Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip

Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikann oleh barag lain yang ada didalam pasar. Barang-barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan.

3.      Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam industri

Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut.

4.      Dapat mempengaruhi penentuan harga

Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual didalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga.

5.      Promosi iklan kurang diperlukan

Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan didalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau ada yang menggunakan iklan, iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, melainkan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

2.4.Undang-undang tentang Monopoli

Dalam situasi tertentu kita membutuhkan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang besar dalam hal praktek monopoli, oligopoli, suap, harus dibatasi dan dikendalikan, karena apabila tidak dapat merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Maka Indonesiapun kemudian membuat sebuah peraturan antimonopoli yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Sedangkan praktik monopoli pada UU tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. UU ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal.

2.5.Kasus Monopoli Asuransi KPR BRI

Kasus ini berawal dari inisiatif KPPU yang menemukan adanya pembatasan pilihan konsumen atau nasabah KPR di BRI ketika mengajukan kreditnya. Dalam proses tersebut, nasabah tidak memiliki pilihan asuransi jiwa lain, selain yang ditetapkan oleh BRI. Produk asuransi jiwa yang digunakan adalah produk yang berasal dari konsorsium antara BRINGIN dan HEKSA.

Nasabah tidak memiliki pilihan, karena mereka diwajibkan untuk membeli produk asuransi jiwa untuk persetujuan KPRnya. Memperhatikan fenomena tersebut, KPPU berinisiasi untuk melakukan pendalaman lebih jauh. KPPU menemukan bahwa sebenarnya, nasabah diberikan kebebasan dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan.

Ini terbukti dengan adanya Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 (SEBI), yang menyatakan bahwa, dalam kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka produk Bank, bank harus mengakomodasi kebebasan nasabah dalam memilih produk asuransi yang diwajibkan.

Untuk itu, bank harus menawarkan pilihan produk asuransi dimaksud paling kurang dari 3 (tiga) perusahaan asuransi mitra bank, yang 1 (satu) diantaranya dapat merupakan pihak terkait bank.

Ini menggaris bawahi bahwa, harus ada pilihan bagi nasabah. Sesuatu yang tidak dilakukan BRI dalam kasus ini. BRI hanya membentuk satu konsorsium, yakni BRINGIN dan HEKSA.

Bahkan dalam implementasinya, mereka secara bersama-sama menutup pertanggungan/mengcover asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI dengan membagi suatu share resiko sebesar 60% bagi BRINGIN dan 40% bagi HEKSA. Untuk itu, BRINGIN bertindak sebagai Ketua Konsorsium dan HEKSA sebagai Anggota Konsorsium.

Atas konsumen atau nasabah, BRI terbukti menentukan terms and conditions yang hanya bisa dipenuhi oleh konsorsium asuransi tersebut, dan juga terbukti menciptakan upaya penolakan atau penghambatan pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar tersebut.

Bagi konsumen, mereka dirugikan karena tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa selain konsorsium tersebut.

2.6.Analisis Kasus

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) mulai kini bebas memilih asuransi jiwa, ketika mereka mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) di salah satu badan usaha milik negara (BUMN) itu.

"Kalau dulu nasabah hanya dapat menggunakan produk asuransi yang telah ditentukan oleh BRI. Contoh, produk dari konsorsium PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin) dan PT Heksa Eka Life Insurance (Heksa)," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur, melalui siaran pers, Kamis (13/11).

Menurut dia, keputusan itu dikeluarkan setelah amar putusan KPPU pada 11 November 2014 di Jakarta atas kasus dugaan perjanjian tertutup dan hambatan masuk oleh BRI dan konsorsium asuransi tersebut.

Dalam putusan yang dibacakan hampir tiga jam tersebut, KPPU meminta pembatalan perjanjian oleh BRI memuat persyaratan kewajiban Debitur KPR untuk hanya menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium Bringin dan Heksa.

Selain itu, jelas dia, Majelis Komisi KPPU yang menyidangkan kasus tersebut, juga menjatuhkan sanksi denda kepada BRI sebesar Rp25 miliar, Bringin dengan nominal Rp19 miliar, dan Heksa sebesar Rp13 miliar.

Putusan itu berdasarkan kesimpulan KPPU yang menyatakan bahwa ketiga perusahaan tersebut melanggar pasal 15 (2) terkait tying-in (pembelian berikat) dan pasal 19 (a) terkait hambatan masuk pasar.

KPPU juga menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera memberikan sanksi atas bank yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Surat itu tentang Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi.

Ia menambahkan, pihaknya sekaligus mengimbau OJK agar pengaturan/pengawasan perbankan selalu mempertimbangkan prinsip persaingan usaha sehat sesuai UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

  

BAB. III

KESIMPULAN

Perusahaan yang melakukan praktek monopoli dalam banyak kasus tidaklah begitu disukai dalam praktek ekonomi, alasannya dengan status monopolinya maka perusahaan dapat bertindak sewenang-wenang kepada masyarakat melalui penjualan terhadap produknya. Perusahaan monopoli dapat saja menaikkan harga produknya sewaktu-waktu tanpa memperhatikan kemampuan / daya beli sebagian besar masyarakat, di sisi lain manakala perusaahaan ini menganggap tidak semua produknya dapat diserap oleh masyarakat, maka dengan mudahnya perusahaan monopoli memperkecil jumlah produksinya untuk menyeimbangkan biaya produksinya dengan jumlah yang ditawarkan agar masih bisa memeperoleh keuntungan besar.

Selain itu praktek monopoli tergolong perampasan hak konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan kemampuan dan selera konsumen.

Perusahaan monopoli tidak bisa begitu saja dihapuskan, khusus yang menyangkut persediaan produk yang sangat dibutuhkan masyarakat. Maka agar tidak terjadi persaingan yang bersifat keuntungan semata, maka perlu diterapkan kebijaksanaan monopoli. Tentu saja asas penyelenggaraan perusahaan monopoli akan berjalan dengan baik dan sesuai peruntukannya bila dijalankan dengan niat politik yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

  

DAFTAR PUSTAKA

http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/13/calon-nasabah-kpr-di-bri-dapat-memilih-asuransi-jiwanya

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5464559547f2e/terbukti-monopoli--bri-didenda-kppu-rp25-miliar

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 001-021-022/PUU-I/2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Banu Muhammad H, 2005, Urgensi Persaingan Usaha pada Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 3 Mei 2005.

RESEP CUPCAKE OREO

Bahan-bahan Cupcake Oreo:

Tepung Terigu	100 gram
Mentega	100 gram
Gula Pasir	100 gram
Telur Ayam	3 butir
Baking Soda	2 sendok teh
Cocoa Powder	35 gram
Mentega	100 gram
Confectioners Sugar	100 gram
Vanilla extract	2 sendok teh
Biskuit Oreo	24 lempeng

Cara membuat:

1. Dalam mangkuk mixer kocok 100 gram mentega dan gula hingga lembut. Masukkan telur satu persatu sambil di kocok sampai tercampur merata. Tambahkan tepung, baking soda, 1 sendok teh vanili dan cocoa powder sambil dikocok sampai tercampur rata.
2. Porsi adonan merata ke dalam cetakan muffin. Isi hingga tiga perempat penuh.
3. Panggang selama 20 menit atau sampai matang di oven dengan suhu 180 derajat celsius. Keluarkan dari oven dan dinginkan.
4. Taruh 100 gram mentega dalam mangkuk mixer listrik, Kocok sampai lembut. Tambahkan gula halus dan 1sendok makan vanili. kocok dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata kemudian naikkan kekecepatan sedang dan kocok lagi 1 sampai 2 menit kemudian tambah.
5. Tuangkan satu sendok oreo cream di atas cupcakes coklat dan topping dengan 1 keping biskuit oreo.

RESEP RAINBOW CAKE

Bahan-bahan Rainbow Cake:

• 226 gr Butter (suhu ruang)
• 466gr gula (kurangi menjadi 375gr krn resep luar terlalu manis diadaptasi di indo)
• 5 btr Putih telur (suhu ruang)
• 2 sdt vanila esens
• 375 gr tepung (aku pake segitiga biru)
• 4 sdt baking powder
• 1/2 sdt garam
• 355 gr susu milk (aku pake UHT)
• pewarna : merah, orange, kuning, hijau, biru dan ungu

Cara membuat Rainbow Cake:

• Pasang oven di suhu 160 der celcius
• Campur dalam satu wadah : tepung, baking powder dan garam sisihkan
• Jadikan satu 5 btr putih telur dalam satu wadah kocok pakai whisker sebentar (tidak harus kaku), sisihkan
• Kocok jadi satu : butter dan gula sampe lembut…tambahkan putih telur sedikit demi sedikit sambil terus dikocok sampai pucat
• Tambahkan campuran tepung dan susu UHT secara bergantian dalam adonan telur…aduk rata
• Bagi adonan menjadi 6 dalam wadah sama rata
• Warnai adonan dengan warna merah, orange, kuning, hijau, biru dan ungu….taruh dalam loyang yang sudah dialasi kertas roti dan dioles mentega….
• Panggang lebih kurang 15-20 menit.
• Setelah matang tumpuk satu persatu warna dengan lapisan whipped cream

RESEP BROWNIES COKELAT KUKUS

Bahan-bahan : 

• 300 gr gula halus
• 200 gr mentega, dicairkan
• 200 gr tepung terigu
• 6 butir telur
• 1/2 sendok teh sp
• 1/2 sendok teh baking powder
• 50 gr coklat bubuk
• 150 gr coklat blok, dicairkan

Cara membuat Brownies Coklat Kukus:

• mekser gula,telur, dan sp selama 15 mnt.
• kemudian masukkan terigu, coklat bubuk, baking powder sambil terus dimekder.
• masukkan mentega cair diaduk tapi tidak dengan mekser.
• terakhir masukkan coklat yang dicairkan trus masukkan ke loyang dan kukus selama 20 menit.
• resep ini untuk loyang ukuran 25X25 cm.potong menurut selera